Pengamat sebut film dokumenter berjudul Dirty Vote dibuat untuk menyudutkan paslon tertentu, Senin (12/2).
PEKALONGANNEWS.COM, Jakarta – Kemunculan film dokumenter berjudul Dirty Vote yang tayang di masa tenang disebut Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin sebagai propaganda politik yang diduga untuk mendegradasi paslon tertentu demi kepentingan elektoral di Pilpres 2024.
“Film Dirty Vote ini sengaja dipublish ya di masa tenang, kelihatan untuk mendegradasi, untuk menghajar kubu yang lain, kelihatannya seperti itu,” ujar Ujang, Senin (12/2/2024).
Ia mengatakan degradasi yang dimaksud adalah, niatan untuk menurunkan elektabilitas paslon Prabowo-Gibran yang saat ini unggul di berbagai survei, bahkan memiliki potensi menang sekali putaran.
“Yang elektabilitasnya tinggi, ingin diturunkan, sehingga yang lain bisa naik elektabilitasnya,” kata Ujang menjelaskan.
Ia menilai skenario yang dibuat dalam film tersebut seolah ada kecurangan dari kubu paslon tertentu. Padahal, belum tentu ada, sebab kecurangan pemilu bisa dilakukan oleh siapapun dan tidak dari kubu tertentu.
“Memang terlihat ada skenario ya, yang ingin menuduh curang ke pihak tertentu, padahal belum tentu. Karena yang saya lihat curang itu bisa dilakukan oleh semua peserta pemilu, tidak oleh kubu tertentu,” tegasnya.
Di lain pihak, Direktur P3S, Jerry Massie menganggap film Dirty Vote tidak tepat tayang di masa tenang Pemilu 2024. Hal itu justru menguatkan dugaan bahwa film itu digunakan sebagai propaganda politik untuk menjelekkan paslon tertentu, dalam hal ini Prabowo-Gibran.
Dari satu sisi, ia menyimak film itu juga diduga menyerang paslon Prabowo-Gibran secara implisit dan implikasinya negatif ke Prabowo.
Jadi sepertinya sengaja dibuat bukan untuk membuat pemilu bersih.
Jerry melanjutkan bahwa Bivitri terlihat lebih condong ke capres Anies yang intinya ia menganggap semua manusia berdosa. Jadi
jangan sok tanpa dosa kerena penting bisa merubah sifat dan karakter seperti yang diperlihatkan Prabowo di program beri makan anak-anak dan fakir miskin.
Lebih parah lagi, sambungnya, kalau menilai film yang dimaksud ada dugaan kerja bareng dengan Mahfud MD, berarti film tersebut jelas propaganda Pemilu 2024.
“Jadi film Dirty Vote tidak murni film dokumenter yang tak ada unsur keberpihakan tak ada titipan atau tak ada yang menunggangi,” paparnya.
Jerry pun menyarankan bahwa sesuai aturan PKPU di masa tenang tidak boleh ada film yang ditayangkan seperti film dokumenter Dirty Vote yang diduga merupakan konspirasi.
“Ini kebih ke arah politisasi film. Jadi harus ditindaki oleh KPU, ditelusuri kenapa film ini dibuat, siapa otaknya dan apakah ini hanya sengaja untuk menyerang Prabowo -Gibran,” tutupnya. (*)
