Ratusan Massa Relawan Utama Geruduk Kantor KPU Kota Pekalongan

Ratusan Massa Relawan Utama Geruduk Kantor KPU Kota Pekalongan

Ratusan Relawan Utama Geruduk KPU Kota Pekalongan,jumaat ( 25/10 ).

PEKALONGANNEWS.COM,KOTA PEKALONGAN – Ratusan massa Relawan Utama geruduk Kantor KPU Kota Pekalongan untuk menggelar audensi terkait penunjukan panelis debat pada Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Pekalongan Tahun 2024. Dugaan yang menyebut KPU Kota Pekalongan tidak netral dengan menunjuk Cayekti Kepala Bappeda Kota Pekalongan sebagai salah satu panelis di acara yang akan digelar hari Sabtu malam 26 Oktober 2024 di Hotel Dafam.

Bacaan Lainnya

Bangkit Kusnandar Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia (Kadiv Sosdiklih Parmas, Dan SDM) KPU sebagai penyelenggara pilkada tetap menjaga netralitas, termasuk dalam keberadaan panelis yang akan memberikan pertanyaan pada pasangan calon (paslon) dalam debat perdana Pilwalkot Pekalongan Tahun 2024 yang berlangsung pada Sabtu petang, 26 Oktober 2024.

“Tadi itu dari relawan Paslon 01 ingin bertemu KPU dalam rangka menyampaikan unek-uneknya berkaitan dengan alasan KPU menggunakan panelis dari unsur pemerintahan, yakni Kepala Bappeda. Disitu, Saya sudah menjelaskan awal mula penunjukan adanya panelis,”ucapnya.

Bangkit menilai, mengenai keberadaan panelis dalam debat Pilwalkot Pekalongan Tahun 2024 sudah dilakukan sesuai regulasi yang mana panelis boleh berasal dari profesional, akademisi maupun tokoh masyarakat. Adanya panelis tersebut murni ditunjuk dan dipilih instansi atau akademisi masing-masing atas surat permohonan panelis dari KPU.

” Kami menyurati ke Unikal dan UMPP, UIN, serta Institut Widya Pratama serta Bappeda. Kami meminta para ahlinya untuk menjadi panelis di debat publik yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 25 Oktober 2024,”tuturnya.

Bangkit menilai, keberadaan panelis dari Bappeda ini masuk dalam kategori profesional dan tidak bisa diganti ke sektor lain. Hal ini karena sejalan dengan salah satu tema yang akan diangkat dalam debat yaitu pembangunan baik pembangunan jangka pendek, menengah, panjang dan yang searah dengan pembangunan nasional. Dalam debat, panelis tidak akan memberikan pertanyaan secara langsung kepada pasangan calon, melainkan dengan pertanyaan di dalam amplop yang diundi, serta dijamin kerahasiannya.

“Bappeda mau mengutus siapapun, kami siap menerima dan sampaikan kepada para LO masing-masing paslon. Panelis ini sudah di SK kan. Jika dalam prosesnya panelis ini ditemukan tidak independensi, maka silahkan bisa lapor Bawaslu agar Bawaslu bisa memberikan rekomendasi kepada KPU. Pada pemilu 2020 lalu, panelis juga ada yang berasal dari ASN yaitu Dinas Kesehatan dan Bappeda namun tidak terjadi gejolak saat itu,”tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kordinator Utama Paslon Nomer urut 1 Zaenuri, menjelaskan kedatangan rombongan tersebut terkait penunjukan panelis dirasanya kurang netral dikarenakan apapun itu Kepala Bappeda yaitu Cayekti menjabat di pemerintah Kota Pekalongan kecuali luar kota jadi kenetralannya patut kita pertanyakan.

“Apapun alesannya menurut kami Bapak Cayekti yang menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Pekalongan kurang pas kalau dijadikan panelis atau narasumber, yang notabenenya tau sendiri. Ia menjabat pas era Paslon inkamben kubu sebelah jadi perlu dipertanyakan kenetralannya,” tegasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *